Jokowi tolak tandatangani SPTJM

gubernur dki jakarta joko widodo menyatakan enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).

pria yang biasa dipanggil jokowi itu mengatakan bahwa, penandatanganan surat tersebut tidak masuk akal.

ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek dan diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) yang tak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk bisa membeli anggaran.

masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. jika gitu maka dirut bumd saja, kata jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.

Informasi Lainnya:

jokowi menyampaikan kiranya dan seharusnya menandatangani surat tersebut adalah pihak dan mencari dana anggaran langsung yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.

kalau saya dan tanda tangan, berarti saya harus ngawasi semua tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja saya, ujarnya.

penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, dan sebagai bentuk preventif apabila pembangun mrt melakukan penyelewengan di penggunaan dana.

kalau diselewengkan, aku dan yang harus tanggungjawab, ujarnya.

sptjm adalah salah Satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan agar bagian pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.