menteri pertahanan mengusulkan agar ke depan sektor pertahanan dilengkapi melalui ruu hukum disiplin militer agar bisa memberikan pembinaan kepada prajuritnya lebih baik dulu.
jadi kita mohon serta minta terhadap dpr supaya lalu bersama-sama pemerintah agar melaksanakan ruu tersebut, papar menhan selama kantor kemenhan, jakarta, kamis.
keberadaan uu tersebut, papar dia, ingin menjamin hak dari prajurit juga pimpinan pada pembinaan disiplin daripada sistem kemiliteran selama indonesia.
terkait penyerangan lapas kelas iib, cebongan, sleman, yogyakarta, yang menyertakan anggota kelompok 2 kopassus kandang menjangan, kartosuro pada 23 maret 2013 lalu, akan diadili dalam peradilan militer.
mereka merupakan anggota tni, dengan demikian sudah selayaknya dan melakukan peradilannya tersebut bukan peradilan publik akan tetapi peradilan militer, juga ini sesuai uu, kata menhan.
kalau betul anggota tni mengerjakan tindak pidana maka tempatnya tersebut peradilan militer, serta ditindak menurut kuhp dan kuhp militer, katanya.
jadi, tutur purnomo, manakala seorang anggota militer melakukan tindak pidana memperoleh hukuman dan lebih berat daripada penduduk sipil dan menggarap tindak pidana karena dan diberlakukan merupakan kuhp dan kuhp militer, serta uu lain dan tenntang dengan pidana.
kita ingin memastikan umum kiranya kita hendak menggarap secara terbuka juga transparan pada proses peradilan militer itu, jelasnya.
ia menambahkan, banyak yang memberi usul untuk dibentuk dewan kehormatan militer, namun sejauh ini dewan kehormatan militer tidak usah dibentuk sebab tindak pidana ini dilaksanakan dengan kaum prajurit juga bintara, juga ini bukan pelanggaran ham.
staf ahli menhan bidang keamanan mayjen tni hartind asrin menambahkan, draf uu hukum displin militer sudah jadi, oleh karenanya diharapkan dalam 2013 telah rampung pembahasannya.
uu ini supaya lebih mendisplinkan prajurit, tergolong membuat bisnis militer, ujarnya.
sekretaris jenderal kemenhan letjen tni budiman sependapat dengan tak perlunya mengadili prajurit tni pada peradilan publik. selain sebab tidak ada alasan diadili di peradilan publik, serta penyerangan diselenggarakan tidak di kapasitas diperintah komandan.
menurut dia, dalam internal tni, sebenarnya betul prajurit sangat takut kalau sampai mengerjakan pelanggaran karena ingin dihadapkan pada dua hukuman, yaitu hukum disiplin prajurit dan kitab undang-undang hukum pidana militer (kuhpm).