Kampanye hitam melalui media sosial marak

kampanye hitam ataupun black campaign melalui media sosial, seperti facebook dan twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur dalam nusa tenggara barat pada mei 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014.

ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid selama mataram, rabu, menungkapkan para pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi serta memfitnah pasangan kandidat lain, demikian dan calon anggota legislatif.

kampanye dengan media sosial atau jejaring sosial, seperti facebook serta twitter diatur selama peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 1/2012 tenntang dengan kampanye legislatif. tapi untuk pilkada tak ada diatur secara gamblang, katanya.

namun, katanya, ini harus dipahami dengan substansi dari masalah itu, meskipun tidak diatur dengan normatif di pkpu mengenai melalui pilkada, banyak perbuatan hukum dan dilarang, semisal menghasut, memfitnah dan menhina pihak lain.

Informasi Lainnya:

ia menungkapkan, selama hal ini apakah perbuatan tersebut ditarik ke tindak pidana pemilu atau, pada keuntungan ini bawaslu dapat mengikuti tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku, apabila banyak catatan mengenai gal itu.

kami bisa melihat dari tema besar, kalau tersebut dilakukan dalam momentum kampanye pemilu, namun ini mesti menyertakan ada bagian untuk adalah kesepahaman bersama. pada angka itu bisa mencari undang-undang mengenai infomasi teknologi elektronik (ite), ujarnya.

upaya iini, berdasarkan dia, agar pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih daripada hal-hal yang tak produktif, karena berdasarkan undang-undang kampanye itu dilaksanakan di rangka memberikan pendidikan politik kepada warga.

karena itu masalah ini mesti diskusikan dengan aparat penegak hukum, semisal kejaksaan, kepolisian serta pengadilan, kpu, kpid serta bawaslu agar banyak Satu pemahaman. manakala ditarik ke tindak pidana pemilu, dengan demikian polisi mampu memproses, katanya.

khuwailid menungkapkan, selama ini memang ada ruang kosong, sebab masalah ini tak diatur secara tegas pada regulasi dan ada. tapi lubang tersebut harus ditutup, namun ini tidak dapat hanya dilaksanakan bawaslu juga kpid sendiri, karena keuntungan itu adalah otoritas institusi lain.

ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media online termasuk pesan singkat atau sms juga jejaring sosial banyak digunakan supaya kampanye hitam.

tidak bisa dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 ada pihak yang membeli media online agar kampanye tergolong black campaign ataupun kampanye hitam, ujarnya.